Berita

PEMKOT TERNATE – Wali Kota Ternate diwakili Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, MM meresmikan sekaligus serah terima Rumah Layak Huni Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Selasa (5/3/24).

Pembangunan rumah tersebut bersumber dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Ternate, Kementerian Keuangan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Jenderal Cipta Karya Herman Tobo, ST., M.Si., Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Perwakilan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Maluku Utara, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Ternate Tony S. Pontoh, S. Sos., M. Si., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muhammad Syafei, ST., MT., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, Muhammad Hartono, S.Pd., M.Eng. dan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rus’an M. Nur Taib, ST., MT.

Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, MM saat membacakan sambutan Wali Kota Ternate mengatakan bahwa, upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh diatur lebih detail dalam beberapa regulasi tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.

Menurutnya, Pemerintah Kota Ternate dan stakehlolder melakukan berbagai upaya penanganan dan penataan wilayah kumuh dalam lingkup pemukiman yang merupakan bagian perencanaan skala kota dengan membangun sebuah kolaborasi yang terintegrasi.

“Penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan melalui penaganan kumuh perkotaan yang secara simultan dan berkelanjutan dalam lingkup kawasan permukiman dan lingkungan hunian kota dengan keterpaduan aspek infrastruktur, sosial, ekonomi dan aspek lain dengan kompleksitas tinggi,” pungkasnya.

Pemerintah secara nasional juga mendorong kolaborasi antara SMF melalui penandatanganan MoU dengan SMF yang berisikan tentang penentuan rediness criteria (kriteria kesiapan) penyepakatan lokasi dan pedoman umum.

“Pada tingkat Daerah, Kota Ternate melaksanakan perjanjian kerja sama atau PKS antara SMF, BPIW Provinsi dan Pemerintah Kota”, tambahnya.

Menurutnya Kelurahan Makasar Timur merupakan salah satu kelurahan yang letaknya sangat strategis.

“Hal ini dikarenakan Kelurahan Makasar Timur berada di tengah-tengah kawasan pusat kota dan sebagai simpul jasa dan perdagangan yang tentunya memerlukan penataan yang lebih baik lagi, dari aspek lingkungan hunian, infrastruktur maupun jasa perdagangan,” ungkap Wali Kota.

Sementara itu terkait konsep perencanaan dimana penataan kawasan Makassar timur sendiri adalah sebuah konsep perencanaan yang sudah sejak lama telah direncanakan.

“Perencanan tersebut melibatkan Kementerian PUPR, BPIW Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate dan secara bertahap sejak 4 tahun lalu telah mulai dilakukan penataan,” tuturnya.

Wali Kota berharap agar program yang telah dibangun ini dapat terpelihara dengan baik.

“Diharapkan agar apa yang telah dibangun bisa terpelihara dan dapat memperoleh dampak positif atau manfaat bagi masyarakat Kelurahan Makassar Timur secara berkepanjangan atau berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi-misi Kota Ternate untuk mandiri dan berkeadilan. Visi-misi ini menjadi acuan untuk dapat diimplementasikan dalam tiap propgram atau kegiatan penataan kawasan pemukiman oleh pemerintah Kota Ternate.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Ternate memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT. SMF, BPIW Maluku Utara dan berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu Pemerintah Kota Ternate dalam penataan kawasan kumuh Kelurahan Makasar Timur,” ucap Wali Kota.

Dalam kesempatan itu pula, Sekretaris Daerah Kota Ternate juga menyampaikan bahwa hari ini sudah ada beberapa rumah yang bisa dihuni.

“Harapannya kegiatan ini dapat menjadi stimulan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Ternate dan BPIW Maluku Utara dan pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama berbagi peran dalam upaya menyediakan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan kawasan pemukiman yang lebih baik serta diharapkan kegiatan ini bukan yang terakhir, program ini bisa berkelanjutan di waktu mendatang," harapnya.

Sekda juga berpesan bahwa dengan adanya kolaborasi-kolaborasi baik dari pihak Pemerintah, Swasta, komunitas, media maupun perguruan tinggi dapat bersama-sama mendeteksi kelurahan-kelurahan selain Kelurahan Makasar Timur yang berpotensi kumuh agar bisa diproteksi.

Beliau juga menekankan, program tematik bukan hanya terkait penataan, melainkan bagaimana kita perlu mendorong ekonomi masyarakat untuk bisa sejahtera.

Disisi lain Kepala sub bidang Wilayah III Direktorat Jenderal Cipta Karya Maluku utara turut menyatakan bahwa Pemerintah di Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan kawasan pemukiman yang sehat, tertata dan bebas dari permasalahan kumuh.

“Penanganan kawasan kumuh ini dilaksanakan dengan mengdepankan kolaborasi, dengan harapan akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk terwujudnya Ternate kota tanpa kumuh. Dengan mengdepankan Pemerintah Kota sebagai nahkoda dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan serta Pemerintah pusat sebagai pendamping Pemerintah Kota,” tutupnya.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita serta penyerahan kunci kepada warga penerima bantuan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)